Info Penting
Home / Berita / Ngobrol Publik: Sistem Zonasi PPDB dalam Perspektif Penjaminan Mutu Pendidikan

Ngobrol Publik: Sistem Zonasi PPDB dalam Perspektif Penjaminan Mutu Pendidikan

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang   Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pada tahun 2018 ini, juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menggunakan Permendikbud tersebut. Dengan adanya sistem zonasi ini ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri khususnya bagi orang tua siswa yang ingin anaknya masuk ke sekolah unggulan.

Membidik persoalan dan keresahan tersebut, pada momen Hari Pendidikan Nasional, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan D.I.Yogyakarta melakukan kegiatan ngobrol publik dengan tema ‘Sistem Zonasi PPDB dalam Perspektif Penjaminan Mutu Pendidikan’. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa (24/4/2018), bertempat di Ruang G Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dengan Narasumber Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd. (Kadinas Pendidikan Kota Yogyakarta),  Arif Noor Hartanto, S.IP. (Waka DPRD DIY selaku wakil orang tua siswa),  Dr. Sarjilah, M.Pd. (Kepala LPMP DIY).

Menurut Drs. Edy Heri Suasana, M.Pd (Kadinas Pendiidikan Kota Yogyakarta) PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu derivasi kebijakan pendidikan.  Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan dapat  menghilangkan favoritisme dan diskriminasi dalam dunia pendidikan, menghadirkan pendidikan yang plural dan inklusif, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta mengurangi stress dan resiko perjalanan.

Di sisi lain, menurut sudut pandang orang tua siswa, Arif Noor Hartanto, S.IP. menyampaikan bahwa geografi tempat tinggal anak jangan sampai menyebabkan peserta didik terganggu haknya untuk mendapatkan perbedaan mutu layanan pendidikan. Kebijakan harus dipandang atau berangkat dari kebutuhan peserta didik. Kebijakan ini akan bisa berjalan dengan baik jika telah ada jaminan kesetaraan mutu layanan pendidikan di tiap satuan pendidikan.

Sistem zonasi memerlukan prasyarat yang memungkinkan sistem itu berjalan efektif tanpa berpotensi melanggar hak setiap peserta didik untuk mendapatkan mutu layanan terbaik. Prasyarat itu adalah kesetaraan mutu layanan di setiap satuan pendidikan. Dari perspektif inilah pentingnya satuan pendidikan bersama seluruh pemangku kepentingan mengupayakan agar setiap satuan pendidikan memiliki mutu layanan yang relatif setara. Satuan pendidikan (sekolah) harus mengupayakan agar setiap layanannya mengacu pada standar mutu layanan yang ditetapkan. Standar tersebut adalah 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peran LPMP dalam hal ini adalah memfasilitasi satuan pendidikan dalam upayanya memenuhi atau mencapai  8 SNP tersebut.” Ungkap Dr. Sarjilah, M.Pd. Kepala LPMP D.I.Yogyakarta.

Pada kegiatan ngobrol publik itu sendiri turut hadir beberapa penggiat pendidikan, baik dari beberapa komunitas, masyarakat, mahasiswa, unsur Dinas Pendidikan dan beberapa guru sekolah.

Artikel Lain

Ujian Tulis Nasional (UTN) On Line bagi Guru Profesional D.I. Yogyakarta Tahun 2018

Post Views: 1,647 Lulus UTN (Ujian Tulis Nasional) adalah jembatan bagi guru untuk menjadi seorang …